Image of Pemberdayaan Masyarakat : dalam perspektif kebijakan publik

Text

Pemberdayaan Masyarakat : dalam perspektif kebijakan publik

Pemberdayaan, dewasa ini telah menjadi program nasional melalui PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), sehingga tidak satupun SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) yang tidak memiliki program/kegiatan pemberdayaan masyarakat. Bahkan, di seluruh provinsi, dan kabupaten/kota, perlu dibentuk instansi khusus yang bernama Badan/Kantor Pemberdayaan Masyarakat. Demikian juga di dalam struktur pemerintah desa/kelurahan, juga dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/LPMK). Tidak cukup di situ, di kalangan ddunia-usaha, baik BUMN/Swasta, juga ada kewajiban melakukan pemberdayaan masyarakat melalui program tanggungjawab sosial dan lingkungan dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PK-BL) di BUMN, maupun CSR (Corporate Social Responsibility) di kalangan swasta.

Ketersediaan
18032020001301.188 Mar p A1Tandon Rak 11 A (T 11 A)Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
18032020002301.188 Mar p A2Sirkulasi Rak 3 D (R 3 D)Tersedia
Informasi Detil
Judul Seri
-
No. Panggil
301.188 Mar p A
Penerbit
Bandung : Alfabeta.,
Deskripsi Fisik
iii, 342 hlm.; ilus.; biblio.: hlm.319-339.; 16 x
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
978-602-7825-07-9
Klasifikasi
301.188
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
Cet. 1
Subyek
Pemberdayaan Masyarakat
Info Detil Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Komentar
You must be logged in to post a comment