Text

Pemberdayaan Masyarakat : dalam perspektif kebijakan publik

---

Pemberdayaan, dewasa ini telah menjadi program nasional melalui PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), sehingga tidak satupun SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) yang tidak memiliki program/kegiatan pemberdayaan masyarakat. Bahkan, di seluruh provinsi, dan kabupaten/kota, perlu dibentuk instansi khusus yang bernama Badan/Kantor Pemberdayaan Masyarakat. Demikian juga di dalam struktur pemerintah desa/kelurahan, juga dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/LPMK). Tidak cukup di situ, di kalangan ddunia-usaha, baik BUMN/Swasta, juga ada kewajiban melakukan pemberdayaan masyarakat melalui program tanggungjawab sosial dan lingkungan dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PK-BL) di BUMN, maupun CSR (Corporate Social Responsibility) di kalangan swasta.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

301.188 Mar p A

Penerbit

Bandung : Alfabeta., 2017

Deskripsi Fisik

iii, 342 hlm.; ilus.; biblio.: hlm.319-339.; 16 x

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

978-602-7825-07-9

Klasifikasi

301.188

Tipe Isi

text

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Cet. 1

Subjek

Pemberdayaan Masyarakat

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar