Art Original
Otonomi Daerah Terhadap Pinjaman Luar Negeri Antara Teori dan Praktik
Otonomi Daerah terhadap Pinjaman Luar Negeri sebagai Alternatif Pembiayaan APBD merupakan kajian di bidang Hukum Tata Negara khususnya Hukum Administrasi Negara/Hukum Keuangan Negara. Permasalahan pokok adalah ketidak-konsistenan Pemerintah memberikan kewewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mencari pinjaman luar negeri. Ada kalanya Pemerintah Pusat membolehkan Daerah melakukan pinjaman langsung ke luar negeri, tetapi ada kalanya juga hal tersebut harus melalui Pemerintah Pusat. Karena itu, tujuan utama pembahasan buku ini adalah memaparkan konsep yang tepat mengenal pengaturan otonomi Pemerintah Daerah terhadap Pinjaman Luar Negeri sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan terhindar dari disintegrasi bangsa.
Isi Buku ini:
1. Kajian teoritik tentang sistem pemerintahan Indonesia, konsep negara hukum ke- sejahteraan, demokrasi, dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi.
2. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
3. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
4. Pinjaman luar negeri dan kaitannya dengan pinjaman daerah.
5. Otonomi pengelolaan pinjaman luar negeri oleh pemerintah daerah sebagai alter- natif pembiayaan APBD.
Pengguna buku ini:
(1) mahasiswa dan dosen fakultas hukum, fakultas ekonomi pembangunan; (2) praktisi ekonomi pemerintahan, (3) pengambil kebijakan bidang keuangan pemerin- tahan pusat dan daerah, (4) peminat dan pengamat hukum dan ekonomi pem- bangunan.
18012024015 | 352 Bah o C1.1 | Tandon Rak 11 A (Rak Tandon) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
Tidak tersedia versi lain